Myanmar Muncul dalam Daftar Hitam AS soal Perdagangan Manusia

Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan Perdagangan Manusia, TIP, yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pekan ini menempatkan Myanmar sebagai salah satu negara yang gagal memberantas praktik perdagangan manusia, bersama dengan Uzbekistan, Sudan dan Haiti.




Hal ini diperkirakan sebagai upaya AS untuk menekan pemerintahan baru Myanmar dan kubu militernya yang masih kuat, untuk lebih mengekang praktik tentara anak dan kerja paksa.

Selain itu, pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang posisinya berada di atas presiden, belum juga dapat menghentikan penganiayaan terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di tengah masyarakat yang mayoritas Buddha.




Turkmenistan, Djibouti, Papua Nugini dan Suriname juga ditempatkan dalam peringkat terburuk dalam laporan ini. Uzbekistan dan Turkmenistan berada di peringkat terbawah karena pemerintahan kedua negara ini diduga mendukung praktik kerja paksa di industri kapas terhadap warganya.

Sebaliknya, negara seperti Thailand dan Filipina kini tak lagi menempati peringkat terbawah. Dalam laporan itu, Kemlu AS meningkatkan peringkat Thailand namun menyebutnya negara dengan praktik "kerja paksa yang luas" di sektor industri makanan laut, salah satu sektor usaha yang penting di Negeri Gajah Putih.

Sementara Filipina, yang telah lama menjadi sekutu AS, tak lagi menempati peringkat terburuk dalam laporan itu. Meski terkenal dengan industri pekerja seks komersial yang tumbuh subur, Filipina menempati peringkat yang sama dengan AS dan Jerman. Namun, laporan itu menyebutkan industri seks Filipina merupakan "masalah yang signifikan."

Berbagai kelompok pemerhati HAM memuji laporan ini, utamanya karena terdapat indikasi politisasi terhadap laporan TIP tahun lalu. Uzbekistan misalnya, termasuk dalam negara yang memiliki peringkat terbaik tahun lalu, meski praktik kerja paksa di negara itu marak.

"Secara keseluruhan, laporan perdagangan manusia tahun ini secara akurat mencerminkan dan mengkritik catatan sejumlah negara di dunia dalam menangani praktik perdagangan manusia dan kerja paksa, tidak seperti laporan yang dikeluarkan tahun lalu, yang dirusak oleh campur tangan politik," kata Sarah Margon, direktur Washington untuk Human Rights Watch.

Meski demikian, Margon menyatakan peningkatan peringkat untuk Thailand dalam laporan ini juga dinilai bermuatan politik, khususnya karena negara junta militer ini belum juga menjalani reformasi hukum seperti yang dijanjikan.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyatakan keputusan peringkat dalam laporan ini tidak dipengaruhi oleh politik atau faktor lainnya. "Ada beberapa keputusan sulit. Namun pada akhirnya kami mencapai kesimpulan," katanya.

Laporan ini juga menyoroti krisis pengungsi Suriah dan menegaskan bahwa hampir semua pihak yang berperang di sana, termasuk pasukan pemerintah serta kelompok pemberontak YPG Kurdi yang didukung AS, merekrut tentara anak. (ama)
iklan