Menteri Yuddy: Dari Mana Tahu Itu Saya? Saya Enggak Pakai Pelat Nomor Menteri...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi membantah menggunakan mobil patroli pengawalan (patwal) saat mudik Lebaran 1 Syawal 1437 H pada 6 Juli 2016 lalu.



"Orang patwal saya sudah pulang duluan dari Jumat. Semua itu libur. Ngawur itu," ujar Yuddy saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Yuddy sekaligus mengkritik orang-orang yang mengaku telah melihat dirinya mudik menggunakan mobil pengawalan. Dia heran bagaimana orang itu tahu bahwa di dalam mobil itu adalah dirinya. 

"Dari mana orang tahu (di dalam mobil) itu saya? Memangnya saya pakai nomor polisi berapa? Saya kan enggak pakai pelat nomor menteri. Apalagi kaca film saya delapan puluh persen," ujar Yuddy.




Sebelumnya, tulisan yang mengkritik Yuddy beredar di media sosial. Tulisan yang mengklaim dari aparatur sipil negara itu berisi sikap menyayangkan Yuddy yang mudik menggunakan fasilitas mobil dinas dan pengawalan.

Orang yang menulis itu mengaku berpapasan dengan mobil Yuddy yang akan mengantarnya mudik ke Bandung. Yuddy sendiri tidak membantah mudik ke Bandung saat Lebaran.

Namun, ia merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya yang mudik Lebaran menggunakan mobil dinas. Yuddy menjelaskan, ada dua jenis kendaraan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu kendaraan yang melekat dengan jabatan dan kendaraan operasional.

Adapun kendaraan yang dipakai mudik oleh Yuddy adalah fasilitas yang melekat dengan jabatannya sebagai menteri. Lagi pula, tambah Yuddy, saat itu ia tidak menggunakan pelat nomor kementerian. Yuddy beserta anak dan istrinya mudik ke Bandung pada Rabu (6/7/2016). 

"Yang saya gunakan saat mudik adalah mobil dinas yang melekat dengan jabatan saya. Saya bisa menggunakannya untuk apa saja, termasuk mudik ataupun mengantar keluarga saya," ujar Yuddy saat ditemui di Gedung Kemenpan RB, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Yuddy mengatakan, untuk fasilitas kendaraan yang melekat pada jabatan, setiap pejabat memiliki hak untuk menggunakannya dalam setiap kepentingan, termasuk pengawalan.
iklan