Jenderal Tito Karnavian dan Dua Perintah Presiden Jokowi

VIVA.co.id – Jenderal Polisi Badrodin Haiti telah menyerahkan tongkat komando kepada Jendral Polisi M. Tito Karnavian. Serah terima jabatan ini dilakukan di lapangan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) – Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 14 Juli 2016.


Sebelumnya, Tito sudah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara. Jokowi meminta kepada Tito untuk fokus pada dua hal untuk menghadapi tantangan yang berat saat ini. Pertama adalah fokus untuk menjaga persatuan, kekompakan dan soliditas internal Polri. Ini sebagai fondasi yang kuat guna menjalankan tugas dari negara.
Kedua, Presiden Jokowi meminta Tito untuk melakukan reformasi Polri yang menyeluruh dan dilakukan secara konsisten. Reformasi ini juga dilakukan mulai dari sistem rekruitmen sampai dengan pelayanan Polri dan perubahan mental serta perilaku setiap anggota Polri.

Selepasan pelantikan, Tito yang menjawab sejumlah pertanyaan wartawan di Istana Negara. Pria kelahiran Palembang penerima Penghargaan Adhi Makayasa pada 1987 itu memastikan akan menjalankan dua arahan Presiden Jokowi.
Dua arahan Presiden, mana yang jadi prioritas?
Dua-duanya, namanya perintah saya harus laksanakan. Pertama soliditas internal, jadi bagaimana agar saya bisa membangun organisasi Polri solid pada semua level, baik level elite pimpinan. Saya menyadari banyak senior, ada junior, saya juga junior. Tapi saya cukup optimistis dilihat dari semenjak pengumuman, pencalonan, sampai dengan hari ini (pelantikan), mungkin bisa dilihat juga hampir semua bintang dua ke atas juga hadir yang di Jakarta, kemudian yang bintang tiga juga hadir. Saya kira banyak memberikan dukungan-dukungan.
Jadi fokus Anda?
Sekali lagi, sepanjang itu dalam rangka komitmennya untuk membangun polri. Karena itucommon interest, kepentingan kami bersama untuk membangun Polri. Kalau Polrinya baik, akan dapat bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan sistem pemerintah, termasuk menjadi negara dan bangsa yang kuat.
Sinergi antar lembaga?
Sinergi antar lembaga akan kita lakukan, baik dengan TNI, kemudian dengan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan. Kunci utamanya adalah komunikasi, kunci paling utama komunikasi formal maupun informal. Untuk itu saya tentu dari tingkat atas akan memberi contoh membangun hubungan dengan jajaran TNI, para pimpinan TNI, semua angkatan, kemudian juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum, Kejaksaan, KPK, lembaga peradilan, termasuk juga departemen-departemen, kita akan membangun hubungan yang baik melalui komunikais formal dan informal.
Formal itu seperti apa?
Formal itu maksudnya ya kita melakukan kegaiatan-kegiatan seperti MoU, rapat rutin, seminar dan sebagainya. Juga membangun komunikasi informal, kenal personal ya. Tanpa mengorbankan profesionalisme.
Kemudian yang kedua tadi yang berikutnya soliditas internal bukan hanya di tingkat elite. Saya juga akan mendorong semua pimpinan di kewilayahan, kapolda, kapolres, sampai dengan kapolsek, kapospol, mampu untuk membangun hubungan internal dengan anggota masing-masing. Ada dua arah, jadi tidak hanya top down tapi juga bottom up, ada hubungan yang baik bukan hanya sebagai pimpinan komandan dan bawahan, tapi juga hubungan yang lebih personal dengan bawahan-bawahan. Ini yang saya harapkan, jadi harus rajin blusukan ke bawah. Ini akan saya dorong semua.
Termasuk membangun hubungan dengan jajaran satuan samping, teman-teman TNI misalnya. Saya yang perintahkan kepada seluruh komandan satuan di jajaran Polri, untuk proaktif membangun hubungan, sekali lagi formal dan informal, tidak cukup hanya apel bersama. Apel bersama itu formal, rapat kalau ada kejadian itu formal. Tapi hubungan informal, olahraga, seni mungkin, pertemuan-pertemuan lain itu yang harus diperbanyak sehingga bisa mencairkan hubungan.
Kedua, tadi beliau (Presiden) menyampaikan perlunya melakukan reformasi Kepolisian. Reformasi ini terutama yang berhubungan masalah, satu kultur, perilaku anggota yang lebih humanis, perilaku yang non koruptif itu ditekan semaksimal mungkin, memang membutuhkan waktu karena berhubungan dengan masalah kesejahteraan lain-lain, kemudian arogansi kekuasan. Ada sejumlah program yang kita luncurkan nantinya. Dari 10 program pada saat visi misi saya, fit and proper test, Pak Wakapolri (Komjen Budi Gunawan) sudah menyiapkan langkah-langkah taktisnya.
Langkah yang diambil segera?
Kemudian nanti hari Jumat, saya akan kumpulkan semua, saya dengan Bapak Wakapolri nanti akan memberikan arahan teknis apa yang akan dilakukan.
Kemudian kedua, melakukan juga peningkatan kinerja. Kinerja pelayan publik yang paling utama. Agar layanan publik menjadi lebih baik. IT akan kami manfaatkan, disamping itu perbaikan sistem dimulai dari hulu, rekrutmennya mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat untuk menjadi polisi, karena rekrutmen seleksi awal itu 70 persen menentukan kinerja. Kalau memilih orang yang tidak tepat, orang yang salah, bukan mereka nanti akan menjadi pelindung pengayom tapi akan menjadi pengganggu masyarakat.
Rekrutmen yang baik, seleksi yang baik, pendidikan yang baik, kurikulum yang baik, yang juga budaya-budaya nonkoruptif kita kembangkan termasuk pengiriman sejumlah anggota polisi yang muda-muda untuk ke luar negeri dalam program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) , 70 orang yang berangkat dari Akpol, kita harapkan ada percepatan regenerasi karena mereka nanti bukannya hanya mendapatkan ilmu di negara-negara yang indeks korupsinya rendah, seperti di Amerika dan Inggris, kita harapkan mereka juga bisa membawa kultur ke sini, kultur mereka, mindset mereka adalah mindset yang non kopruptif.
Ini yang banyak kita lalukan nanti, dalam rangka reformasi internal di samping itu peningkatan kinerja nanti juga kita akan dorong dengan adanya satgas-satgas agar kinerja hal-hal yang penting seperti permasalah kejahatan yang berimplikasi kontigensi itu menjadi fokus utama saya. Seperti terorisme, konflik intoleransi, konflik massal. Nah ini akan kita lakukan langkah-langkah yang proaktif, mengedepankan fungsi intelijen linmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, itu yang akan saya tekan betul.
Tapi ketika terjadi, lakukan penegakan hukum secara profesional, tanpa menimbulkan masalah baru. Jadi jangan sampai nanti ada terjadi peristiwa massal kemudian kita lakukan salah penangannya, korban banyak itu menimbulkan masalah baru namanya. Untuk itulah saya akan mendorong reformasi internal ini di dua hal itu (arahan Presiden), kultur yang lebih humanis, lebih dekat ke masyarakat, kemudian disiplin arogansi kewenangan harus ditekan semaksimal mungkin. Budaya yang non koruptif itu menjadi target kita. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kinerja dalam rangka untuk menjamin stabilitas Kamtibmas terutama pada hal-hal yang kita anggap prioritas.
Bagaimana soal LHKPN ?
Itu salah satu cara menekan budaya koruptif. Ini harus bertahap, agar tidak goyang. Saya tidak mau langkah saya menimbulkan kegoncangan. Jadi kita lakukan bertahap, bikin perkap, tingkat mana yang harus laporkan LHKPN. Nanti ada sistem di Kepolisian, di Irwasum dibuatkan laporan. Bertahap ada sanksi internal, yang tidak mengirim sampaideadline, tidak boleh promosi, mutasi, dan sekolah.
Akan diterapkan sampai tingkat mana?
Akan saya serahkan ke tim untuk dikaji. Saya pikir perwira ke atas. Mungkin pati, lalu pamen.
Perburuan Santoso?
Itu tetap target utama kami. Perburuan itu enggak gagal. Sejak ada operasi Camar, Tinombala kan tidak ada serangan lagi. Mereka tertekan. Dari 47 orang jadi tinggal 21. Itu operasi efektif.
Penangkapan Santoso itu masalah medan, matter of time saja. Baik yang bersangkutan tertangkap, hidup atau mati, atau pakai cara soft karena mereka harus memahami bahwa operasi bikin masyarakat tidak nyaman. Saudara-saudara itu saya harap turun gunung, menjalani proses hukum, bukan menyerah ya.
Soal perbaikan pelayanan kepada masyarakat?
Nanti akan dibuatkan sistem berbasis IT sehingga pertemuan masyarakat dan Polri tidak langsung. Dengan gadget bisa melapor, call center. Lalu ruang pelayanan publik dibuat sedemikian rupa agar mirip bank. DKI Jakarta saja bisa, di keluarahan pelayanan sekarang bagus, petugas humanis, layanan prima, itu yang kami inginkan.
Pengganti di BNPT?
Saya sudah bicarakan dengan internal, termasuk dengan beberapa pejabat yang kompeten. Saya tidak mau sebut nama. Biasa tiga nama. Saya harap secepat mungkin.
Setelah saya selesai ini, sertijab selesai, otomatis sudah full swing kewenangan yang ada, pekan depan kami ajukan namanya.
Soal ISIS mengirimkan ancaman?
Kita harus waspada sama ISIS. Di Indonesia memang sudah ada jaringan pendukungannya. Sepanjang ISIS masih eksis di Timur Tengah, konflik ada, kita menerima tumpahan-tumpahannya saja. Kita tekan sedemikian rupa jaringan di Indonesia. Dan diregion Asia, kita akan bekerja sama dengan counterpart negara lainnya.
Itu memang tidak akan menyelesaikan masalah. Sejagonya intelijen, tetap ada potensi lolos. Lihat Amerika kebobolan 9/11, Perancis bisa bobol, London bobol. Kemungkinan itu bisa terjadi. Kami berharap di tingkat Asia Tenggara, terutama intelijen, kerjasama dipererat lalu komunitas internasional bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah.
iklan