JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, komunikasi dengan pihak Filipina terus dilakukan untuk membebaskan sepuluh warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.




Presiden Joko Widodo bahkan sudah menelepon dan menyurati Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
"Kami lakukan segala upaya, Presiden sudah menelpon Presiden Filipina, sudah kirim surat," kata Luhut, seusai melaporkan upaya pembebasan sandera kepada Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).


Luhut enggan menjelaskan apa saja yang dibahas Jokowi saat menelepon dan menyurati Duterte.
Namun, ia meyakini upaya diplomasi antara kedua kepala negara ini akan membuahkan hasil positif.
"Presiden Duterte juga sudah memberi respon, kita lihat kan butuh waktu juga. Tidak bisa juga seperti membalikkan telapak tangan," kata Luhut.
Selain itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga akan segera bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan Menteri Pertahanan Malaysia pada Selasa pekan depan.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas patroli bersama tiga negara di wilayah perairan yang dianggap rawan.
Tiga WNI disandera kelompok Abu Sayyaf ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia. Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia.
Sebelum penyanderaan tiga WNI, tujuh anak buah kapal (ABK) WNI lebih dulu disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan. Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016).
Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.
Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.
Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.
iklan