Referendum Irlandia Utara dan Skotlandia Masih Sebatas Wacana

JakartaCNN Indonesia -- Irlandia Utara dan Skotlandia langsung menyatakan keresahannya menyusul hasil referendum Brexit yang menunjukkan Inggris hengkang dari Uni Eropa. Kedua negara yang merupakan bagian dari persemakmuran ini bahkan menyerukan referendum untuk lepas dari Inggris.

Namun, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, mengatakan bahwa wacana itu kemungkinan masih hanya akan menjadi perdebatan selama beberapa bulan ke depan.



"Saya sudah melihat berita ada beberapa yang menginginkan referendum. Ini merupakan masalah yang akan diperbincangkan dan diperdebatkan dalam politik Inggris dan beberapa bulan ke depan. Saya tidak dapat berkomentar lebih jauh," ujar Malik dalam jumpa pers di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Sabtu (25/6).

Setelah hasil referendum tersebar, banyak media memang mulai memberitakan mengenai keinginan pemerintah Irlandia Utara dan Skotlandia untuk melepaskan diri dari Inggris. Pasalnya, rakyat mereka sebenarnya lebih memilih untuk tetap menjadi bagian dari UE.



Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, langsung memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menyusun rencana referendum kemerdekaan kedua sebagai antisipasi hasil Brexit. 

Juru bicara resmi Sturgeon kemudian mengonfirmasi bahwa pernyataan Sturgeon itu mengacu pada rencana referendum kedua Skotlandia--untuk memutuskan apakah tetap bersama atau berpisah dari Inggris, agar Skotlandia tetap bergabung Uni Eropa.

Penghitungan suara di Skotlandia sendiri menujukkan 62 persen warga menginginkan tetap bergabung dengan Uni Eropa, melawan 38 persen ingin keluar dari UE.

"Biarkan saya jelaskan, sebagai menteri, pertama tugas saya adalah untuk melindungi kepentingan Skotlandia dalam segala situasi dan, oleh karena itu, saya memastikan bahwa perencanaan yang tepat untuk segala kemungkinan tengah dilakukan oleh Pemerintah Skotlandia," ujarnya.

Sementara itu, Reuters memberitakan bahwa Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, Martin McGuinness, menyerukan digelarnya referendum agar mereka bisa pisah dari Inggris dan bergabung dengan Republik Irlandia.

"Pemerintah Inggris sekarang tidak punya mandat demokrasi untuk mewakili pandangan [Irlandia] Utara dalam masa depan negosiasi dengan Uni Eropa," kata McGuinness kepada radio Irlandia, RTE.

Dalam referendum Brexit, Irlandia Utara menginginkan agar Inggris tetap berada di Uni Eropa.

Irlandia Utara adalah wilayah kecil di barat Inggris. Menjadi anggota UE, Irlandia sangat diuntungkan. Uni Eropa telah mensubsidi Irlandia Utara lebih dari 2 miliar pound sterling selama enam tahun hingga 2020.

Dengan menjadi anggota UE, Irlandia Utara juga menjadi sasaran investasi para pebisnis Eropa. Miliaran dolar telah diinvestasikan di daerah ini selama 25 tahun terakhir, membantu normalisasi Irlandia Utara pasca konflik yang menewaskan lebih dari 3.500 orang sejak tahun 1960-an hingga 1998.

Jika keluar dari Uni Eropa, maka Irlandia Utara berada di pertengahan antara Inggris dan Republik Irlandia. Tidak akan ada lagi bantuan dan investasi Eropa ke wilayah itu.

Perbatasan wilayah dengan Uni Eropa yang nanti tertutup akan membuat laju perdagangan dari Irlandia Utara ke Republik Irlandia terhambat. Akan diterapkan pula pemeriksaan bea serta membuat harga-harga ekspor dan impor semakin mahal.

"Kami sekarang berada di daerah tidak bertuan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Implikasinya bagi kami di pulau Irlandia sangat masif. Hal ini akan memberikan dampak besar bagi ekonomi kami," kata McGuinness. (tyo)
iklan