Operasi Militer Pembebasan Sandera Tergantung Data Intelijen

JakartaCNN Indonesia -- ‎Anggota Komisi I DPR Salim Mengga meminta TNI mengetahui secara pasti lokasi penyanderaan tujuh warga negara Indonesia (WNI), yang dilakukan bagian kelompok bersenjata Filipina Abu Sayaff, sebelum menempuh opsi pembebasan militer.



"Yakin bahwa informasi tentang lokasi sandera dan kekuatan penculik sudah diketahui dengan pasti," kata Salim di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Menurutnya, operasi pembebasan sandera memiliki resiko tinggi. Untuk itu dia mengatakan, selain lokasi, informasi mengenai kondisi daerah, pola pergerakan serta kekuatan personel dan senjata kelompok penyandera harus tepat. 




"Informasi dan perencanaan harus cermat," ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, intelijen memegang peran penting dalam operasi pembebasan dengan menggunakan opsi militer. Dia mencontohkan, militer Filipina yang sempat dipukul mundur oleh kelompok tersebut merupakan akibat dari informasi intelijen yang buruk.

Salim menegaskan, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek korban dalam sebuah operasi militer. Menurutnya, opsi operasi militer dapat dijalankan jika yakin resiko jumlah korban dapat ditekan. "Karena itu koordinasi dengan negara Filipina harus terjaga dengan baik," kata Salim.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menambahkan, pilihan menempuh operasi militer akan mempercepat proses pembebasan sandera, meski dengan tingkat resiko yang tinggi.

Namun, Hanafi menuturkan dengan cara pembebasan sandera sebelumnya, pendekatan nirkekerasan justru efektif walaupun memakan waktu agak lama.

"Intinya mana yang lebih menjamin keselamatan sandera. Tapi dari pengalaman, pendekatan nirkekerasan lebih efektif daripada militer," ujar Hanafi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan, pemerintah masih menganalisa opsi operasi militer dalam membebaskan tujuh WNI.

"Sekarang masih finalisasi soal itu (operasi militer). Kami tunggu pemerintahan (Filipina) yang baru," ujar Luhut di Jakarta.

Luhut mengatakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah bertandang ke Filipina untuk membangun diplomasi soal pembebasan WNI tersebut. Hasil pertemuan tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas bersama dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.(sur)
iklan