Dianggap Abai, Jokowi Diminta Bangun Infrastruktur di Natuna

JakartaCNN Indonesia -- Pemerintah diminta untuk segera membangun infrastruktur minyak dan gas bumi maupun sektor perikanan di Kabupaten Natuna untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut.



Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais mengatakan diperlukan kegiatan ekonomi oleh pemerintah di kabupaten tersebut agar Indonesia memiliki kedaulatan terhadap wilayah tersebut. Selama ini, paparnya, kekayaan alam di Natuna tak pernah menjadi prioritas pembangunan dan diabaikan pemerintah.

"Pembangunan infrastruktur menjadi pintu masuk untuk Indonesia menunjukkan hak berdaulatnya," kata Hanafi di Jakarta, Kamis (24/6). "Kegiatan ekonomi itu terpublikasi ke masyarakat internasional bahwa Indonesia memiliki hak eksploitasi."



Dia menegaskan tak hanya soal minyak dan gas bumi, Natuna juga kaya dengan sektor perikanan. Hanafi juga meminta pemerintah dapat mengembangkan sektor pariwisata di salah satu pulau terluar tersebut. 
Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Natuna menyatakan produksi perikanan pada 2011 mencapai 172,44 ton, sedangkan rumput laut mencapai 2.592 ton. Sementara itu, potensi sumber daya perikanan tangkap yang tersedia mencapai 1.504.348 ekor, yang hanya dimanfaatkan sekitar 4 persen.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Natuna menyebutkan jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha merupakan kekayaan paling fenomenal dengan mencapai 222 triliun kaki kubik dan gas hidrokarbon 56 triliun kaki kubik. Dengan sumber daya itu, Natuna menjadi salah satu sumber migas terbesar di Asia.

Hanafi memaparkan negara selama ini abai terhadap prioritas pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah diminta segera untuk membangun kegiatan ekonomi di Natuna.

Terpisah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sedikitnya enam permasalah dengan pembangunan kelautan di Tanah Air. Hal itu terdiri dari ekonomi kelautan; tata kelola laut; batas laut dengan negara lain; konektivitas antar pulau; bencana dan pencemaran; dan sumber daya manusia.

Sedangkan soal ekonomi kelautan, lembaga itu mencatat terdapat tujuh sektor yang dapat dikembangkan pada masyarakat pesisir. Industri itu adalah perhubungan laut; industri maritim; perikanan; wisata bahari; energi dan sumber daya mineral; bangunan laut; serta jasa kelautan. 
"Potensi belum terdata dan terkonsolidasikan dengan baik," demikian Bappenas dalam Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015-2019. "Posisi yang perlu diambil untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dalam rencana pembangunan itu, pemerintah akan menerapkan ekonomi kelautan sebagai sumber pendapatan baru. Tak hanya itu, namun juga persoalan tata ruang laut dan zonasi akan dilaksanakan. (asa)
iklan