Bebaskan Sandera, Menhan Akan Operasi Militer Jika Terpaksa

JakartaCNN Indonesia -- Pemerintah akan melakukan segala cara demi membebaskan tujuh WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina. Bahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, operasi militer mungkin saja dilakukan jika kondisinya memaksa.



"Kami lakukan operasi militer kalau terpaksa," kata Ryamizard di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/6).

Namun pemerintah masih mengupayakan cara lain untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Sebab dalam operasi militer, kata Ryamizard, pasti terjadi baku tembak antara militer dengan kelompok penyandera. Padahal menurutnya, keselamatan sandera adalah hal utama. 

"Kami tidak ingin sandera mati, jadi kita upayakan yang terbaik," ujarnya



Ryamizard juga mengaku sudah meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyiapkan upaya pembebasan sandera. Kerja sama dengan Filipina akan dilakukan seperti pembebasan sandera sebelumnya.

Dia menyampaikan, untuk menyelamatkan sandera di negara lain harus seizin pemerintah setempat. Karena itu, dia akan berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Filipina. Bahkan jika diperlukan, Ryamizard menyatakan siap berangkat ke Filipina sore ini.

"Setelah ini saya akan telepon Menteri Pertahanan Filipina. Bila perlu ke sana, di sana nanti negosiasi," katanya.

Saat ini posisi sandera belum bisa dipastikan keberadaannya. Tim yang dibentuk pemerintah, yaitu Crisis Center, masih melakukan investigasi hingga beberapa hari ke depan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Crisis Center memiliki lima tugas utama dalam perkara ini.

Di antaranya, mengindentifikasi masalah ini secara tajam, serta mencari siapa yang melakukan penyanderaan dan di mana lokasinya. Selain itu, tim tersebut juga diminta mencari tahu kaitan penyanderaan kali ini dengan yang sebelumnya. 

"Mereka mencari keterangan-keterangan lain untuk menghasilkan opsi-opsi apa yang akan kita lakukan," kata Luhut.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan, Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. “Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi,” tegas Retno.

Retno juga menyampaikan, Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para sandera. Keselamatan ketujuh WNI merupakan prioritas. 

Kelompok bersenjata di Filipina melakukan penyanderaan terhadap ABK WNI dari kapal bendera Indonesia tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 di Laut Sulu Filipina Selatan. Penyanderaan terjadi pada 20 Juni 2016.

Menurut Retno, penyanderaan itu dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sekitar pukul 11.30 (waktu setempat), berikutnya sekitar pukul 12.45 (waktu setempat). Penyanderaan dilakukan oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda. 

Pada saat terjadi penyanderaan, kapal membawa 13 orang ABK WNI; tujuh orang disandera dan enam lainnya dibebaskan. Retno mengatakan, saat ini keenam ABK yang dibebaskan dalam perjalanan membawa kapal TB Charles 001/ TK Robby 152 menuju ke Samarinda. (sur)
iklan