Militer : DPR Desak TNI Investigasi Jatuhnya Helikopter di Poso

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menjelaskan alasan tidak adanya armada TNI AL di perairan Natuna saat kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berseteru dengan kapal cost guard China.





"Kami sudah patroli di sana. Kebetulan pada saat kejadian, kapal kami sedang putar haluan, kembali. Makanya, kapal KKP yang masuk, gantian," ujar Ade di Hanggar Skuadron 17 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Ade mengatakan, TNI AL memiliki lima kapal untuk menjaga laut Indonesia di Natuna dan Laut China Selatan. Ade enggan menyebut apakah lima kapal itu sudah cukup atau belum dalam menjaga teritorial laut Indonesia.

Namun, Ade memastikan jika ada eskalasi di wilayah tersebut, Panglima TNI pasti meminta dirinya untuk menambah armada kapal dari daerah lain. 

Atas kejadian kapal KKP versus kapal cost guard China sendiri, TNI AL tidak akan menambah armada. Sebab, kejadian itu dianggap bukan persoalan pertahanan, melainkan konflik di sektior perikanan.

"Kita harus bedakan antara pertahanan wilayah dengan konflik perikanan. Yang sekarang kita hadapi ini adalah pengawasan kapal-kapal perikanan. Jadi, itu diselesaikan dengan diplomasi," lanjut dia.

TNI AL hanya mengintensifkan patroli menggunakan kapal yang ada. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB. 

Kapal berbendera China itu diduga menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).

Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Kapal itu menabrak KM Kway Fey. Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Kementerian Luar Negeri lalu melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China.
iklan