Komisi I DPR: Konflik di Natuna Menegaskan Indonesia Perlu Pangkalan Militer

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa kapal China yang menerobos masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna menjadikan keberadaan pangkalan militer di tempat itu menjadi pentung. Diharapkan, pada tahun 2017 mendatang, pemerintah sudah memiliki pangkalan militer di Natuna.



"Pembangunan (pangkalan militer di Natuna) sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Dia menjelaskan, pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada, sehingga memudahkan mobilitas militer.
 
Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan mititer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan masih berlangsung.

"Rencana ini sudah pernah dibahas bersama Komisi I DPR termasuk dukungan anggarannya," ujarnya.

Pembangunan pangkalan militer merupakan bagian dari encana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis. Apalagi, kawasan Natuna adalah wilayah terdepan Indonesia, dan dekat dengan wilayah yang saat ini menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pangkalan ini mencapai Rp 1,3 triliun.
 

"(Sumbernya) APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 namun masih ada kekurangan. Targetnya 2017 selesai," katanya.

Kawasan Natuna menjadi perhatian setelah kapal patroli penjaga pantai China mengganggu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak kapal pencuri ikan dari negara tersebut.

"Sekarang kita usulkan, Natuna itu dibuat seperti kapal induk, menjadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, Rabu (23/3).

KOMPAS
iklan