10 KONTRAK PENGADAAN PESAWAT PT DI BERMASALAH

RMOL. Ketua Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (Spedi) Haribes prihatian dengan statemen yang disampaikan direksi PT. DI (Dirgantara Indonesia) tentang helikopter Super Puma bukan produk anak bangsa. 

"Kami menyatakan keprihatinan berkàitan kisruhnya di DPR maupun statement yang dilakukan direksi PT DI, para pengamat dan komentator tentang helikopter produk anak bangsa. Yang sebenarnya tidak perlu diributkan karena heli Super Puma merupakan desain dan produk negara Prancis bukan karya anak bangsa," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/12).

Dia mengatakan, apabila untuk kebutuhan alutsita dan pertahanan udara RI termasuk keselamatan kepala negara serta tamu negara, membeli helikopter Super Puma dari PT DI dapat dipastikan  barangnya juga dari Prancis sebagaimana pesanan TNI AU yang didatangkan juga. Dan seharusnya selesai tahun 2014 hingga saat ini belum terselesaikan dan belum tentu menguntungkan bagi PT DI.




"Perlu diketahui bahwa PT DI hanya merakit saja, belum bisa membuat pesawat, helikopter militer," ujar Haribes.

Statement yang dilontarkan berbagai pihak itu, katanya, hanya untuk pencitraan dan tidak memahami kondisi PT DI yang sebenarnya. Semua hanya membuat gaduh tanpa mrngetahui yang sebenarnya terjadi. 

"Maka kami selaku wakil karyawan PT. Dirgantara Indonesia menghimbau kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana dan membingungkan masyarakat," jelas Haribes.

Dia sangat mengerti alasan KSAU dalam memilih produk helicopter AW untuk memperkuat matra udara RI dengan pesawat yang lebih canggih dari Super Puma atau sejenisnya.

Sementara, ketidak siapan PT DI memenuhi kewajibannya dalam pengadaan alutsista TNI AU berbuah petaka bagi pemerintah, termasuk bagi BUMN sebagai penyedia pesawat. Pengadaan sejumlah pesawat produksi PT DI sejak tahun 1996 hingga 2012 tercatat 10 kontrak, termasuk pemeliharaan praktis tidak berjalan mulus.

Pada 9 Februari 1998 meluncur sebuah kontrak pengadaan 16 Unit Pesawat Helikopter NAS 332 Super Puma, namun hingga saat ini PT DI tidak mampu menyerahkan seluruh pesawat pesanan TNI AU tersebut. TNI AU baru menerima sembilan unit pesawat helikopter, itu pun tak seluruhnya bisa dioperasikan dengan normal, apalagi sempurna. Enam dari sembilan helikopter digunakan Skadron Udara 6 dan 3 helikopter VIP/VVIP.

Jika saja sebelum kontrak ditandatangani terlebih dulu diadakan suvey dan pemeriksaan intensif sampai ke dapur rekanan, kegagalan fatal ini tentu tak akan terjadi berlarut-larut.Namun, semangat pemerintah menggunakan produk lokal guna menambah kekuatan TNI AU melalui perusahaan dirgantara yang satu ini tak kunjung berhenti hingga tahun 2012.

Dari sisi kecintaan terhadap produk dalam negeri, langkah pemerintah menggandeng PT DI sebagai rekanan, menurut sejumlah kalangan sebenarnya tergolong bijak, sebagai upaya untuk mendukung perkembagan dan pertumbuhan produksi kedirgantaraan Indonesia. Namun, dari sisi sistem pertahanan negara, langkah tersebut dinilai sangat konyol dan ceroboh jika terus-menerus dipertahankan.

Terhitung tahun 2012, pemerintah mulai mengambil sikap tegas terhadap PT DI. Bahkan, Pemesanan pesawat berikutnya yakni pesawat helikopter yang diusulkan khusus untuk dipakai Presiden RI dan tamu negara sudah diarahkan langsung ke pabrikan di luar negeri. Dikabarkan, pesawat dimaksud tinggal menunggu kedatangan pada April 2016.

Pada pertengahan 2012 kontrak pengadaan pesawat C-212 ikut terpasung bersama sembilan kontrak bisu PT DI sejak tahun 1996 -sudah 19 tahun berjalan - hingga kini tidak dapat terlaksana sebagaimana kontrak. Artinya, pada kontrak tertanggal 18 Juli 1996, sebenarnya kinerja PT DI dalam pengadaan Alutsista TNI AU sudah jelas tampak bermasalah. Namun sembilan kontrak berikutnya masih terus bermunculan.

Pengiriman pesawat oleh PT DI tidak tepat waktu hingga sangat mengganggu operasional pihak TNI AU. Proses penyelesaian kontrak berjalan dengan beberapa kali amandemen.

TNI AU masih dipermainkan oleh PT DI dalam pesanan pesawat Super Puma NSP-20 (H-3215) pada tahun 2010 melalui kontrak TRAK/1019/VIII/PDN/2010. Terdapat warranty claim satu item Main Rotor Head P/N 332A31-0001-05 S/N, sejak Februari 2011 hingga saat ini komponen tersebut tak kunjung kembali ke TNI AU.

"Keterlambatan juga terjadi dalam kontrak TRAK/1397/RM/XI/2011/AU dimana sebanyak tujuh item warranty claim, dan terjadi tujuh pending item," beber Haribes.

Masih dalam tahun 2011, PT DI tidak dapat menuntaskan pengadaan pesawat Super Puma NSP-22 sebagaimana disepakati dalam kontrak TRAK/1548/PDN/XII/2011 yang ditandatangani pada 29 Desember. Kontrak ini terpaksa diamandemen hingga menjadi pesawat Super Puma NAS-332 C1e. Pesawat pengganti ini kini dalam pelaksanaan Assembly di PT DI. 

Segudang masalah masih membelit penyelesain pesawat ini antara lain Data Base FMS (Flight Management Sistem) yang terpasang pada helikopter ini out of date. Terdapat 14 item yang belum dilengkapi oleh PT DI, termasuk pelaksanaan Alert Service Buletin No AS332-56.00.10 tentang pemeriksaan press-studes pada window jettisoning system belum terlaksana. Pasengger seat yang melewati operating time limit 10 tahun. 

Jauh ke belakang pada era kekuasaan Presiden Soeharto, persisnya sejak tahun 1985 Pesawat Casa 212 sudah masuk ke TNI AU bergabung dalam Skadron Udara 4 Landasan Udara Abdurachman Saleh, Magelang.

Pengadaan tiga unit pesawat CN-235-100/200 MPA dengan seabrek amandemen terlaksana satu unit Pesawat MPA (AI-2317) dan satu unit pesawat cargo ditambah initial spare. Penyerahan dilaksanakan sepuluh tahun kemudian dengan sederet pending item. Belum lagi mission sistemnya hingga kini tidak bisa digunakan sejak diterima.

"Tak cuma itu, kontrak pengadaan pesawat CN-235MPA pada Desember 2012 dalam posisi inprogres delivery time Januari 2016," ujar Haribes. 

Di amenambahkan, pengadaan Pesawat C-212 Kontrak pada 18 Juli 2012, dengan jangka waktu penyerahan pesawat 18 bulan atau paling lambat Januari 2014. Namun hingga November 2015 penyerahan pesawat oleh PT DI belum terlaksana. Kontrak pengadaan dimaksudkan guna menambah kekuatan TNI AU. Keterlambatan penyerahan material kontrak kini sudah mencapai 22 bulan dari harapan pemerintah. [wah] 
iklan