Berita Militer : Buat apa bikin Angkatan Udara tapi ecek-ecek

Bandara Halim Perdana Kusuma, sekaligus pangkalan udara militer untuk pertahanan nasional kini kembali dijadikan penerbangan komersil. Era Orde Baru, Bandara Halim memang pernah dijadikan tempat mengudaranya pesawat komersil saat Bandara Internasional Soekarno Hatta dalam proses pembangunan.

Menjadikan Bandara Halim untuk penerbangan komersil dinilai berbahaya. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Purnawirawan Chappy Hakim menilai salah jika Bandara Halim harus kembali dijadikan penerbangan komersil. Apalagi alasannya menurut dia bukan untuk kepentingan nasional, melainkan hanya untuk bisnis.




"Itu yang mau saya bilang. Jadi tentara ini jadi pusat pertahanan udara nasional dikorbankan sebagai akibat dari salah urus International Airport di Cengkareng," kata Chappy saat berbincang dengan merdeka.com di kantornya, Jalan Pejaten Barat Nomor 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Berikut penuturan Chappy Hakim kepada Arbi Sumandoyo, Muhammad Hasits Masrukin dan Juru Foto, Muhammad Lutfi Rahman dari merdeka.com:

Kembali ke media sosial tadi, kenapa akhirnya anda menulis di Twitter 'bubarkan saja TNI AU'?

Twitter itu bukan penjelasan kepada media. Twitter itu adalah penjelasan sosial yang masuk ranah pribadi. Karena dia terbuka, bisa saja orang menanyakan. Tapi secara kepantasan dia tidak boleh untuk mengadu domba, untuk manas-manasin. Ada tiga poin belum terkonfirmasi, saya juga terjebak media juga. Bandara Halim dijadikan penerbangan komersil, di Soekarno Hatta, Paskhas diganti Marinir, kemudian ada lagi Panglima TNI tidak usah giliran. Dari ketiga ini dengan plus pengalaman saya puluhan tahun memang negeri ini tidak membutuhkan Angkatan Udara. Buat apa kalau tidak dibutuhkan. Kan boros. Buat apa bikin Angkatan Udara ecek-ecek.

Bayangin, Bandara Halim itu adalah markas besar pertahanan udara nasional, yang merupakan bagian dari sistem keamanan nasional. Yang run way-nya cuma satu dikasih untuk penerbangan komersial. Masuk akal tidak sebagai warga negara yang punya tanggung jawab? Sekarang orang tanya begini, dulu kan bisa kenapa sekarang enggak bisa. Oke. Terus ada yang tanya kenapa Angkatan Udara diam saja? Angkatan Udara diam saja kalau presiden dan wakil presiden ngomong, "Dek tolong dibantu dulu dek ya" selesai, siap kerjakan. Dia tidak mungkin protes, dia bukan LSM.

Kalau saya protes, saya puluhan tahun di Halim. Saya tau diperlakukan tidak benar. Waktu itu masih bisa diterima kalau alasannya kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang mana? Ada dulu, ada Repelita, ada rencana bikin Cengkareng. Kalau kita mau membantu, bantu dong kita karena mau bikin Cengkareng. Pembangunan Nasional mana, ada di rencana pembangunan nasional. Jadi masih masuk akal kalau dibandingkan dulu. Kenapa harus dibantu dulu? Desain Halim itu bukan untuk penerbangan komersial. Desain halim itu, untuk Air Force Base. Dia enggak ada Rappid Taxi Way, enggak ada Taxi Way untuk parkir pesawat. Dia ada satu run way yang panjang, di sini adalah Flight Line untuk commbad redines, pesawat-pesawat tempur untuk isi senjata segala macam, untuk pesawat angkut isi logistik. Orang, senjata atau pasukan. Jadi dia keluar terus masuk lagi.

Nah itu dipaksakan untuk komersial. Dulu ok..ok, karena untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang mana ada Repelita. Repelita yang mana, ada Soekarno Hatta. Jadi jelas sekali, kalau kita bantu sampai Cengkareng selesai. Sekarang bantu dong untuk pembangunan nasional, pembangunan nasional yang mana? Ada enggak rencananya?.

Itu bukan karena ada wacana pemindahan bandara ke Karawang karena Soekarno-Hatta sudah padat?

Itu yang mau saya bilang. Jadi tentara ini jadi pusat pertahanan udara nasional dikorbankan sebagai akibat dari salah urus International Airport di Cengkareng. Cengkareng itu sudah dibikinin desainnya oleh Aero Pertu de Paris, itu sudah desain paling top di dunia. Dibikinin tahapan-tahapannya. Tapi tahapannya tidak dilakukan, pertumbuhan penumpang didiamkan saja. Setelah delay 12 jam panik mau ngapain, dikembalikan ke Halim. Ini bukan untuk pembangunan nasional, tapi untuk orang cari duit. Untuk bisnis, untuk komersial. Boleh-boleh saja sih, karena negara dalam memenuhi cita-citanya ada dua aspek. Ini yang harus diperhatikan, aspek security dan aspek prosperity. Ke mana dia beratnya? Sekian persen ke sini, sekian persen ke sini, itu yang namanya National Policy. Tetap di Pemerintah.

Tetapi, National Policy itu biasanya bersandar pada National Master Plan. Australia misalnya, punya Australian White Paper. White paper itu ada defense white paper, political white paper, semua white paper. White paper itu adalah buku sucinya negara, suatu pemerintahan dalam menjalankan kendali negara ini dalam menuju final destination. Jadi setiap ada perkembangan dia bikin buku itu. Jadi tidak per lima tahun, tapi setiap perkembangan.

Kalau anda melihat ini, artinya pusat pertahanan udara nasional dalam kondisi bahaya?

Bukan bahaya. Tidak dihargai. Tidak dihitung. Tidak diperhitungkan. Tidak di pedulikan. Tidak diperlukan namanya. Lebih diperlukan penerbangan komersial.

Apa solusinya?

Itukan akibat, itukan penyakit. Kalau kita datang ke dokter, apa kita langsung dapat obat. Orang selalu mendesak, Angkatan Udara harus ngalah. Enggak bisa, itu penyakit. Penyakit itu dicek dulu, yang menyebabkan penyakit itu apa. Itu baru namanya solusi. Kalau itu namanya memindahkan masalah, bukan solusi.

Singapura itu tidak lebih dari Kramat Jati. Pada waktu dia bikin Changi dia enggak tutup tuh Sailetar, Taylebar. Kenapa? Value dari aero drone itu terlalu tinggi untuk dimusnahkan. Itu yang negaranya kecil lho. Kita yang negaranya gede banget, Kemayoran itu ditutup, dijadikan tempat dagang dan dihancurkan semua spesifikasi aero drone di sana. Changi, kalau kamu di samping Changi itu ada jalan raya lurus yang ada pot-potnya yang remover, yang dalam 1x24 jam jika dibutuhkan untuk Changi yang sudah darurat atau apapun ini bisa dibersihin jadi Run Way. Karena jalan raya itu kualifikasinya adalah Run Way. Begitu.

Sebelum Halim dijadikan penerbangan komersil, bukankah banyak pesawat carter dan pribadi terparkir di sana, artinya sama saja?

Kalau sudah sampai dalam tahap sama saja, tidak usah tanya saya lagi, you now? Apa yang mau dianalisis di sini. Kalau saya bilang tidak sama. Bagaimana bisa bilang sama, harusnya dikembangkan Air Force Base, Halim itu Subsistem dari sistem pertahanan udara lho. Buang duit banyak buat beli pesawat untuk ber-home base di Halim. Terus enggak dikasih kesempatan untuk latihan, apa namanya? Saya di sana puluhan tahun dan saya tahu waktu itu kita harus mengungsi ke Bandung dan ke Lampung karena pada waktu itu memang sempit. Sekarang sudah meluber semua, bohong kalau tidak terganggu. Saya saksi hidup, puluhan tahun saya training di situ terganggu. Enggak bisa begitu, itu akibat perencanaan yang tidak ada. Solusinya gimana dong? Bikin rencana, perbaiki manajemen.

Menurut anda perlu kah jika dibuat Pangkalan Udara lagi pengganti Halim khusus untuk Angkatan Udara?

Perlu enggak Angkatan Udara, itu saja jawab. Selalu orang mengatasnamakan nasional terus yang lain mesti minggir. Iya kan? Ini kan pembangunan nasional, jadi minggir kan? Boleh aja, tapi yang tadi saya bilang memerlukan security atau prosperity. Security enggak perlu silakan. Saya hanya melihat seperti itu dan saya kasih tahu dan saya punya moral mengingatkan. Tapi saya punya pemikiran yang bertanggung jawab, yang saya bertanggung jawab pemikiran-pemikiran itu saya berbagi.

Saya dari letnan dua sampai bintang empat masih terbang di Halim. Ada perbaikan? Enggak ada tuh, diperes aja tuh Halim. Enggak ada niat. Yang diartikan di sini adalah bagaimana mengelola yang baik. Mengelola Cengkareng yang enggak bener begitu mau mengelola Halim? Bisa dibayangkan kaya apa gitu. Kan tidak ada perang, ya makanya saya bilang bubarin aja.

Banyak yang menilai, pertahanan itu diperlukan jika hanya ada perang?

Ini pemahaman kebangsaan. Saya tidak menyalahkan kamu, bagus kamu punya pemikiran begitu. Saya kasih contoh Singapura, sebelum pelajaran dimulai dia harus nyanyi lagu kebangsaan "Majulah Singapura". Bayangin dari taman kanak-kanak sampai SMA. Apa yang terjadi, dia disadarkan bahwa dia adalah seorang Singapura. Dia punya masalah besar lho, orang China, orang India, orang kaya, orang miskin, pada umumnya usia 18 tahun dia harus masuk national service. National service ini dia menjalani pendidikan universal basic militery training. Mereka dibagi menjadi tujuh orang-tujuh orang, itu anak India, orang kaya, anak orang miskin dijadikan satu.

Tiga bulan tidak boleh berhubungan dengan dunia luar selain sebagai latihan basis militer. Setelah selesai, orang China kalau ditanya "saya orang Singapura". Kenapa? Karena tiga bulan dia digojlok. Orang Kristen jadi satu dengan orang Islam. Harus mengetahui ras bagaimana. Kesetiakawanan dia, namanya meeting talk dan dia harus tiga tahun berdinas di Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Udara atau Bea Cukai. Sekarang karena sudah bagus cukup dua tahun. Tidak hanya warga negara, permanen residence harus ikut national service. Dia tidak bilang wajib militer, dia bilang national service. Kenapa seperti itu, setiap warga negara bertanggung jawab sama bagi kehormatan negerinya.

Dia dagang kepentingan nasional. Tentaranya gede, kan enggak ada perang, enggak bisa. Darimana pemahamannya, pertama dari nyanyi dari anak-anak sampai SMA sampai masuk base dan sampai terbuka wawasannya. Bukan wawasan yang hanya cari duit.

Indonesia perlu seperti itu?

Terserah mau perlu atau tidak, saya hanya ngasih gambaran bahwa pengelolaan angkatan perang itu seperti itu. Mengelola negeri itu seperti itu. Yang dimaksud national karakter building itu seperti itu. Dia tiap ulang tahun Agustus, bulan Juni-Juli saja, kalau kamu ke Singapura banyak anak-anak kecil ada yang latihan angklung, ada yang latihan nari "for hour national day" dengan bangganya dia menjawab. Cuma anak kecil begitu yang besarnya bicara dia enggak akan nalar jika karena kesalahan management di Cengkareng. Dia tidak punya nalar kalau enggak perlu perang jadi tidak ada pertahanan. Itu namanya karakter building. Negeri punya karakter memang seperti itu.
Tapi kalau negeri yang mau jadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa ya pemikirannya begitu, tentara enggak usah karena enggak ada perang. Siapa bilang enggak ada perang. Mau lihat Ambalat sebentar lagi diambil yang lain? Mau lihat dan senang dengan begitu silakan. Saya tidak bisa terima itu. Jadi saya berbagi pemikiran-pemikiran yang jauh lebih tinggi daripada itu. Karakter kita sebagai bangsa itu apa.

Sekarang program Presiden Jokowi juga mulai seperti itu?

Saya tidak bicara program presiden begini, begitu. Saya tidak mau dan melepaskan itu. Yang saya berikan gambaran, yang saya berbagi itu adalah pengalaman saya dan tanggung jawab saya, seyogyanya negeri ini seperti ini. Itu saja. Saya enggak mau ditarik-tarik soal politik, soal Jokowi begini, soal Jokowi begitu.

Bagaimana pandangan anda soal pertahanan, mengingat kemarin Konflik Laut China Selatan dan Ambalat muncul?

Boro-boro mikirin Ambalat. Siapa yang ngejar Ambalat. Kalau saya tidak mendorong Pak Joko Suyanto jadi Panglima TNI. Itu tidak dua, tiga bulan, puluhan tahun saya berdiskusi dengan teman saya, perwira di Angkatan Darat. Saya siapkan peristiwa Bawean, begini lho kalau kita tidak punya angkatan perang. Tidak pernah ada peristiwa pelanggaran udara sebelumnya. Bawean itu saya yang ungkap.

Sebulan setelah itu ada rapat di Hawai "gila ini angkatan udaranya Indonesia" itu di semua negara diomongin, enggak ada di media. Saya hanya mau mengajak orang Indonesia, begini lho kalau kita tidak memiliki angkatan udara. Kehormatan saya sering bicara soal kedaulatan.

Anda tadi mengatakan buat mendorong Joko Suyanto menjadi panglima perlu puluhan tahun, ini artinya memang ada diskriminasi untuk Angkatan Udara?

Saya tidak mau pakai terminologi diskriminasi. Saya mau pakai bagaimana orang mengelola angkatan perang. Yah tidak bisa kalau kita berbicara dengan terminologi diskriminasi, itu provokatif. Baca tulisan Said Diman di Kompas, bagus sekali itu. Teman saya diskusi Pak Said Diman. Ada generasi yang melihat perang secara general, ada generasi yang melihat perang dengan teknologi. Perang teknologi bagaimana mengatasinya? Dia harus relay concept teknologi dan total defense, selesai. Selama tidak dua ini enggak bisa apa-apa, setiap saat bisa dilecehkan.

Anda dulu menjabat KSAU pada zaman Megawati, bagaimana saat itu?

Saya begitu pensiun, begitu selesai jabatan saya, saya berjanji untuk tidak mau ikut campur pemerintahan. Saya tidak mau ikut campur apapun, apalagi politik. Tanggung jawab moral saya hanya berbagi, ceramah dan nulis, berbagi dan yang kaya gini ini.


Bukan cuma AU, saya perjuangkan TNI secara keseluruhan


 Merdeka.com - Dua pekan lalu, jagad dunia maya dibuat geger. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Purnawirawan Chappy Hakim tiba-tiba berbicara melalui akun Twitternya soal pergantian panglima. Dalam postingannya, Chappy yang juga pengamat penerbangan ini membuat pernyataan mengejutkan.

Ada tiga point dalam cuitan itu. Pertama soal pergantian pengaman Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Paskhas TNI AU menjadi Marinir TNI AL. Kedua soal Pangkalan Udara Halim yang kini dijadikan penerbangan komersil. Terakhir, rencana pergantian Panglima TNI pengganti Jenderal Moeldoko diisyaratkan bukan dari TNI Angkatan Udara.

Chappy menilai jika memang demikian, lebih baik TNI Angkatan Udara dibubarkan saja. Namun dia mengklarifikasi. Kepada merdeka.com, Chappy mengatakan, sebagai prajurit dia ingin memperjuangkan TNI secara keseluruhan, bukan hanya Angkatan Udara.

"Itu bukan hanya saya memperjuangkan Angkatan Udara. Saya memperjuangkan TNI secara keseluruhan," kata Chappy saat berbincang dengan merdeka.com di kantornya, Jalan Pejaten Barat Nomor 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Mengenakan pakaian safari warna hitam, Chappy menjawab semua pertanyaan merdeka.com. Berikut penuturan Chappy Hakim kepada Arbi Sumandoyo, Muhammad Hasits Masrukin dan Juru Foto, Muhammad Lutfi Rahman:

Kemarin anda menulis pernyataan keras di Twitter agar TNI AU dibubarkan saja?

Kalau mau ngutip sih boleh-boleh aja, tapi jangan digunakan untuk mengadu domba, karena pernyataan seseorang itukan ada latar belakangnya. Tidak semata-mata begitu. Contoh misalnya, Menhub ingin menghentikan latihan di Bandara Adi Sucipto, itu sih kulit-kulitnya saja. Saya tidak yakin Jonan ngomong begitu. Cuma saya lagi ngomong begitu masuk berita begini. Saya bilang kalo begini sih idiot. Lalu diambil dan dibikin berita Chappy Hakim: Jonan Idiot. Ini kan kurang beretika, menggoreng-goreng begitu. Tidak mungkin saya nyerang Jonan begitu dan enggak mungkin dia membalas saya begitu. Saya juga kenal Jonan.

Hanya namanya Twitter, kecuali saya bikin statement itu berbeda. Kalo di Twitter itu kan hak pribadi, boleh diambil tapi tidak boleh digoreng-goreng. Ada sisi kepantasan. Ini intro saja, saya akan kasih sesuai dengan visi jurnalis dan background jurnalistik. Begini, saya dari kecil berada di lingkungan wartawan. Ayah saya wartawan. Saya tahu betul wartawan digunakan orang lain, tapi ada koridor etika. Di situlah kredibilitas seseorang. Jadi sebenarnya saya dapat space yang bagus juga bagi orang-orang yang tahu saya, alhamdulillah. Tapi bagi yang enggak ngerti saya kecewa. Itu merusak hubungan saya dengan orang lain.

Jadi, kalau saya nyerang-nyerang ini enggak adil, itu bukan hanya saya memperjuangkan angkatan udara. Saya memperjuangkan TNI secara keseluruhan. Dan itu beberapa teman-teman saya di angkatan darat juga mensuport saya. Saya puluhan tahun di TNI. Dan kalau saya bisa bicara di sisi lainnya, Joko Suyanto itu saya yang berusaha agar dia jadi Panglima TNI. Karena pada waktu itu saya bisa berbicara dengan Endriartono Sutarto, saya bisa bicara dengan SBY. Dan itu bukan masalah satu, dua hari tapi masalah puluhan tahun terakumulasi seperti itu, sampai saya dapat peluang untuk bisa seperti itu. Malahan saya ditawarkan, pada saat saya ditawarkan oleh Endriartono untuk jadi Panglima TNI saya tidak mau.

Kenapa tidak mau? Karena ada tiga prinsip pada waktu itu. Sebagai teman saja saya ngomong sama Pak Endriartono, karena dia mau memberikan kesempatan kepada saya dan dia mengundurkan diri karena usia.

Pak Endriartono satu angkatan dengan anda?

Oh sama. Lulusan 71. Yang kedua, saya memperjuangkan agar ada kesetaraan di angkatan, itu saya yang jadi. Bukan saya saja, banyak orang. Saya kan bikin statement di DPR. Sudah waktunya kita bergiliran. Bukan saya ingin hebat, saya ingin TNI yang hebat. Dan itu bisa ditangkap oleh perwira-perwira yang memiliki visi, pandangan yang sama dan tidak punya interest yang lain, itu bisa dengan mudah diterima. Dan pada waktu Endriartono menawarkan, saya enggak mau dan saya kasih alasan.

Artinya bisa berteori tetapi enggak pernah praktik?

Alasan lain lagi, mekanisme untuk pergantian seorang Panglima TNI itu tidak benar. Kalau keadaan darurat, perang misalnya, presiden ingin mengganti panglima dan dia mesti ke DPR dulu, hancur kita sudah. Jadi mekanisme itu yang sangat tidak benar. Walaupun saya tau sejarahnya untuk membatasi presiden sewenang-wenang. Tapi itu kan masa lalu. Itu sebagai intro.

Sekarang saya mau lihat Panglima TNI. Panglima TNI begini, saya tidak mau protes. Banyak orang protes, saya belum dapat giliran. Yang saya protes, adalah bahwa tolong angkatan perang ini dikelola dengan baik, sehingga pada setiap fase pergantian panglimanya tidak kelihatan seolah-olah rebutan. Kenapa harus seperti itu, TNI itu terdiri dari Darat, Laut dan Udara, jadi kalau kita bicara tentang Panglima TNI, Darat, Laut, Udara. Itu logika.

Tiap pergantian Panglima muncul di permukaan seperti rebutan dan itu tidak main-main, yang ngomong Seskab, Wapres, ada apa sebenarnya? Sementara di sisi lain prajurit-prajurit mendaftarkan diri jadi tentara, dia menyerahkan diri jiwa dan raganya, tiba-tiba setiap pergantian panglima dipertontonkan, bukan hanya prajurit lho, perwira, orang melihat seperti rebutan. Kita tidak usah bicara politis dulu lah. Rebutan itu sama sekali tidak mendidik. Tidak hanya mendidik bagi prajurit yang ingin perang menjaga kehormatan bangsa dan negara, dia juga tidak mendidik bagi semua orang. Masa jabatan rebutan sih.

Sekarang begini, itu (jabatan Panglima TNI) kan hak presiden. Saya tidak berbicara hak presiden, tapi saya berbicara bagaimana mengelola. TNI itu kan berati Angkatan Darat, Laut, dan Udara, terus apakah TNI itu hanya Darat, Laut, Darat, Laut saja. Kenapa? Tolong bisa dijawab sebenarnya. Sejak orang masuk menjadi tentara, jabatan itu selalu dilihat dari sisi tanggung jawab dan tugas yang dikerjakan atau sebaliknya, dia adalah tugas yang harus dikerjakan dan tugas menjalankan fungsi. Kelihatan dari situ. Kalau dilihat dari sini, siapa yang mau terus-terusan begini. Ronda deh, siapa yang mau terus-terusan ronda.

Jadi esensinya di situ. Jadi di situlah letak nilai-nilai keperwiraan, nilai-nilai ksatria, nilai-nilai yang dibutuhkan dalam konteks sebagai warga negara menjalankan tugas untuk mempertahankan kehormatan bangsa dan negara. Dia harus bersih, enggak bisa. Terus harus dicari yang hebat dan lebih bagus, tidak bisa. Setiap prajurit menata karirnya dengan puncak titik karir bintang 4, jadi saat sudah bintang 4 ditanya lagi kesiapannya, itu sudah sangat tidak logis dan masuk akal. Ditanya dia bisa atau tidak, dia hebat atau tidak, itu sama sekali tidak masuk akal. Karena pangkat dan jabatan dia sudah menjawab semua kenapa dia bisa sampai di situ. Kok dipertanyakan lagi. Lebih naif lagi dibanding-bandingkan, itu tidak kompatibel. Dia bukal apple to apple. Bagaimana kita bisa lihat yang darat lebih hebat, yang laut lebih hebat, tidak bisa. Itu betul-betul alasan sangat naif. Itu di satu sisi.

Disisi lain, apabila presiden sebagai pemimpin tertinggi komando angkatan perang, dia menentukan siapapun itu hak dia. Karena presiden dengan timnya mengatakan bahwa ini kita perlu komandan angkatan darat, itu hak dia. Itu namanya national policy, legal discruisition, itu namanya keputusan pimpinan, itu namanya national interest. Dia terpisah dari giliran atau tidak giliran. Jangan dilapisasi lagi ini tidak giliran lho, ketentuannya enggak begini-begitu lho, ini hak prerogatif presiden lho. Ini alasan-alasan yang sangat tidak mendidik. Betul enggak dipilih yang lebih hebat, jadi nanti orang adu hebat kan.

Ukuran hebatnya apa? Itu hak prerogatif presiden lho, terus mau apa ramai-ramai. Ini harus di-fit and propertest di DPR dong, ramai lagi. Ini orang apa politisi, sangat tidak mendidik. Bagaimana seseorang yang menjaga kehormatan bangsa dibesarkan dengan cara seperti ini. Itu yang selalu diangkat.

Lalu sejak kapan ada fit and proper test di DPR?

Reformasi. Itu produk dari reformasi. Antara lain pokjanya Salim Said. Semua menjaga pada bikin undang-undang agar presiden tidak punya hak untuk sewenang-wenang menunjuk seseorang. Itu dasar pemikiran saat membuat undang-undang.

Kalau menurut anda, haruskan seperti dulu Panglima TNI ditunjuk langsung oleh presiden?

Itu yang saya sampaikan tadi inti sarinya. Tapi kalau kita bicara lagi angkatan perang, itu panjang lagi. Saya lagi menulis buku yang ke-17, saya akan uraikan semua kenapa angkatan perang harus begini, begini, begini. Pengalaman saya puluhan tahun dan berbagai sumber yang saya dapat, itu akan saya tuangkan dalam satu buku, yang tadi saya katakan mengenai pertahanan keamanan. Karena ini berbahaya jika salah dalam mengelola ini.

Kalau kita berbicara angkatan perang, semua orang akan berbicara angkatan perang yang kuat. Tidak ada yang bicara begini, begini, begitu, tidak ada. Angkatan perang selalu mengatakan yang kuat. Kalau mempelajari sejarah dunia tidak ada angkatan perang yang kuat dari satu negara yang tidak dipimpin oleh orang yang punya ambisi dan punya visi. Misalnya, Hitler, Musolini, Lee Kwan Yew, Bung Karno, itu adalah pemimpin yang memiliki visi dan ambisi dan karakter, hight moral character, sehingga dengan high moral character, dengan visi dan ambisinya dia membangun angkatan perang kuat.

Saat Bung Karno berkuasa, rakyatnya antre minyak tanah dan beras. Saya alami ngantre beras, tapi pada waktu itu Indonesia mempunyai the most power full and forces, and is wild. Itu kita berbicara angkatan perang yang kuat, kenapa kita berbicara begitu, karena angkatan perang tidak bisa dibangun dari APBN. Kalau angkatan perang dibangun dari APBN, maka predikatnya itu, minimun esential forces, prajurit mau mati untuk negaranya. Belum berangkat sudah dibilang minimum. Jadi tipe dalam konteks spirit korps itu kurang menguntungkan. Dalam konteks pembinaan karakter kurang menguntungkan.

Itu boleh, klaim itu boleh di Kementerian Keuangan, bukan di Kementerian Pertahanan. Bagaimana kita dididik, disekolahkan tapi dilengkapi sebagai angkatan perang yang minumum.

Dan kondisi itu yang terjadi sekarang?

Oh iya karena APBN. Karena APBN. Selama tidak mempunyai visi dan ambisi dan moral karakter yang kuat dan tinggi untuk menjaga kehormatan bangsanya, tidak ada satu pun negara yang memiliki angkatan perang kuat. Cari di seluruh dunia. Tidak ada. Selama pemimpinnya tidak punya ambisi, tidak ada. Kenapa enggak bisa APBN, kan anggarannya dibahas di DPR, daripada beli F 16 mendingan beli krupuk bisa dibagiin. Analogi-analogi yang tidak logis karena APBN.

Itu yang pertama. Kedua, menurut Prof Tim Ashley, angkatan perang itu didesain oleh dua hal. Pertama didesain untuk ofensif konvensional, bukan dengan bom atom. Kedua adalah internal security teritorial defense. Dia inboard looking yang sama, out of looking yang sama. Apa bedanya? Begini bedanya, ofensif dan output. Dia lihat keluar bukan lihat ke dalam. Contoh Singapura. Singapura itu tidak punya laut dalam, mana laut dalam Singapura, tidak ada. Di batas teritorial keluar masih cetek, tapi dia punya enam kapal selam. Dalam tanda petik, karena ini masih gosip yang menyebar, dua diantaranya nuklir power. Itu namanya ofensif. Sekarang bagaimana yang internal security teritorial defense, yang ini ward looking, itu kita. Puluhan tahun kita latihan tentara, itu selalu musuh sudah ada di dalam. Puluhan tahun, mungkin sampai saat ini.

Kalau bagaimana seharusnya pertahanan kita?

Saya sudah bilang. Apa sih internal security teritorial defense, susah neranginnya kalau pakai definisi yang agak ribet. Yang sederhana begini, kalau dia internal security dan teritorial defense maka struktur organisasi tentaranya sejajar dengan struktur organisasi pemerintahan lain. Ini adalah pertahanan yang paling solid untuk perang gerilya. Peran non-teknologi namanya. Sudah tidak ada lagi yang mendesain teritorial defense, kenapa? Karena ancaman dari luar yang bisa masuk, itu latar belakang visi bagaimana mengorganisir dan memanage unforces. Baru kita berbicara sekarang, prajurit itu harusnya menjadi komandan. Panglima bukan kepala staf, kepala staf itu admin.

Ini juga teritorial defense internal security, karena yang dibutuhkan seperti itu. Tentara dulu kan partai, jadi panglima harus dia terus-terusan dan yang lain itu kepala staf aja, yang lain bisa dikendalikan oleh panglima. Dulu Panglima ABRI, bayangin di seluruh dunia pun tidak ada seorang panglima memegang kekuasaan pengendalian senjata di seluruh negara ini, tidak ada. Amerika tidak begitu, Amerika yang megang presiden. Tentaranya bagaimana? Tentaranya wilayah, Panglima Pasifik, Panglima Eropa, Panglima Utara, Amerika di Afganistan, dia orientasinya wilayah tentu command and controlnya negara, dalam hal ini presiden. Jadi sebenarnya sudah waktunya Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara dia panglima.

Terus bagaimana, tidak perlu lagi Mabes TNI. Mabes TNI dulu digunakan sebagai alat politik. Di situ ada Kasospol, segala macam yang mengontrol. Dia kan negara dalam negara, Mabes TNI dulu. Ketua partai saja nyarinya Kasospol. Sekarang sudah tidak ada lagi, buat apa itu. Sekarang kerjaan-kerjaan besar di markas angkatan dikerjain lagi di markas besar TNI. Anggaran jadi boros. Jadi setiap pergantian panglima jadi rebutan, jadi norak. Lalu bagaimana panglima-panglima ini, panglima di bawah kepala staf gabungan, yaitu adminnya menteri pertahanan. Begitu ada ancaman, kepala staf ini dari darat, laut, udara yang kemudian menentukan sesuai dengan medan laganya. Jadi enggak ada rebutan lagi ingin jadi panglima. Sekarang ini anak-anak tidak ada yang mau lagi masuk angkatan udara, ngapain gue jadi kambing congek.


Moeldoko enggan komentari kicauan Chappy Hakim soal Panglima TNI

 Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko enggan mengomentari kicauan Chappy Hakim di media sosial soal hak prerogatif presiden. Dalam tweetnya, Chappy merasa TNI AU selalu dianaktirikan dan tak dilirik untuk memimpin seluruh Korps TNI.
Moeldoko enggan komentari kicauan Chappy Hakim soal Panglima TNI

"Saya enggak berani komentari itu, itu sudah hak prerogratif presiden," kata Moeldoko usai memberikan brevet Pemimpin Redaksi media di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (16/6).

Seperti diketahui, sejak era reformasi yang bergulir sejak 1998 lalu, jatah Panglima TNI selalu digilir berdasarkan ketiga matra yang ada, Darat, Laut dan Udara. Jika dirunut, dua periode Panglima sebelumnya dijabat TNI Angkatan Darat dan Laut.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI. Tak semua merasa puas dengan pilihan presiden tersebut.

"Finaly we all understand, although it's difficult that 'hak prerogative presiden' means Panglima TNI is belong to AD and AL only! (idiot)," demikian dikutip akun Twitter Chappy, @chappyhakim, Senin (15/6) kemarin.

Meski kecewa, Chappy meminta agar Korps AU selalu menjaga kehormatannya dengan tidak berebut jabatan. Dia menyebut AU ditinggal sendirian di era pemerintahan Jokowi.

"Angkatan Udara, jaga selalu kehormatan walau hanya sendirian. AU like Solitary trees, if they grow at all, grow strong. Wish U all the best!"

"Angkatan Udara, jangan pernah ikut rebutan jabatan, walau anda sendirian! Ingat, solitary trees, if they grow at all, grow strong," tulis Chappy mengutip Winston Churcill.Merdeka.com 


iklan